EXPRESI.co, BONTANG – Pusat Hubungan Masyarakat (PHM) menyuarakan aspirasi di depan gedung DPRD Kota Bontang, Kelurahan Bontang Lestari, Kamis (11/9/2025). Puluhan orang menggelar demonstrasi membawa 9 tuntutan ke para wakil rakyat.
Pengurus DPP PHM, Rudy Irawan menjelakan bahwa “Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi masyarakat. Tidak ada niat melakukan aksi anarkis.”
Dalam pemantauan lapangan, terlihat beberapa dewan menemui aksi masa di depan pelataran gerabang.
PHM juga menyoroti isu penting persoalan wacana pemindahan Rumah Jabatan (Rujab) wali kota, wakil wali kota dan ketua DPRD ke hotel Bintang 5 yang rencana dibangun di Bontang Lestari. Mengingat jarak, tuntutan pertama PHM agar DPRD menonolak wacana ini.
Kedua, PHM juga menuntut agar DPRD memberdayakan pengusaha dan kontraktor lokal dalam proyek pembangunan daerah. Tuntutan ini memastikan implementai Perda No 10 tahun 2018 yang mengatur penyerapan 75 persen tenaga kerja lokal.
Selain itu, isu pemberhentian tenaga kerja honorer Pemerintah Kota Bontang di bawah 2 tahun juga disuarakan PHM. Mereka meminta agar 230 orang yang terkena PHK untuk dikembaikan sebagai tenaga honorer.
Pengangguran yang tinggi juga menjadi tuntutan keempat yang disampaikan PHM. DPRD diminta agar lebih serius menangani persoalan pengangguran di Bontang
Kelima, PHM menuntut transparasi dana aspirasi anggota DPRD yang menurun
Keenan, PHM menyenggol oknum anggota dewan yang rangkap jabatan dan terindikasi bermasalah secara hukum akan dilaporkan.
Kemudian, tuntutan ketujuh, PHM meminta DPRD agar tidak hanya bekerja 2-3 dalam sepekan dan mendesak untuk lebih aktif.
Tuntunan ke delapan PHM mendesak agar ketua DPRD memperhatiakn kembali aspirasi anggota DPRD Bontang yang hanya sebesar Rp400 juta setahun
Kesembilan, pengadaan tanaga kerja yang mendampingi 60 RT di Kota Bontang
“Kalau toh memang tidak ada jawaban, yah bulan depan saya demo lagi disini, ndk pp kok,” tegas Udin Mulyono, ketua DPP PHM. (FL/FN)
Tinggalkan Balasan