EXPRESI.co, SAMARINDA – Perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan, Dongil Shipyard, menawarkan kapal rumah sakit dan kapal patroli kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tawaran itu disampaikan langsung perwakilan Dongil dalam pertemuan bersama Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, di Samarinda, awal pekan ini.
Dongil Shipyard yang berbasis di Gamcheon, Pelabuhan Busan, diwakili empat orang perwakilan, yakni Won Yong Jeong, Denis, Sangheon Kim, dan Ujang Kim. Mereka menilai Kaltim merupakan wilayah yang potensial untuk penggunaan kapal karena memiliki banyak sungai dan daerah terpencil yang sulit dijangkau layanan darat.
“Kapal-kapal ini banyak digunakan di Korea yang juga memiliki banyak pulau. Kami pikir Kalimantan Timur sangat membutuhkan hospital ships dan patrol boat,” ujar Won Yong Jeong.
Kapal rumah sakit yang ditawarkan memiliki panjang 50 meter dan dilengkapi fasilitas medis lengkap, termasuk ruang bedah dan peralatan X-Ray. Kapal juga dibekali kapal kecil tambahan untuk menjemput pasien dari daerah yang tidak memiliki dermaga.
Menurut perwakilan Dongil lainnya, Ujang Kim, kehadiran kapal rumah sakit ini dapat mendukung program nasional Indonesia Maju, khususnya layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG). “Kapal ini juga akan memperkuat program Pelayanan Kesehatan Bergerak yang sudah dijalankan Dinas Kesehatan Kaltim,” tambahnya.
Dongil mengklaim kapal tersebut mampu memberikan hingga 20 ribu layanan kesehatan setiap tahunnya. Denis, perwakilan Dongil lainnya, menyebut pihaknya akan membangun kapal dengan bahan terbaik namun tetap menawarkan harga yang kompetitif. Nilai investasi yang ditawarkan mencapai Rp200 miliar per unit.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengapresiasi tawaran tersebut namun menyatakan bahwa Pemprov Kaltim masih akan mempelajari proposal itu secara lebih mendalam. “Terima kasih atas presentasi yang sudah disampaikan. Kami tentu akan membeli produk yang benar-benar bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat,” kata Seno.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengambilan keputusan tetap akan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. (*)
Tinggalkan Balasan