EXPRESI.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melaksanakan rapat pembahasan draf Peraturan Walikota (Perwali) terkait mekanisme pembayaran insentif guru, Kamis (1/12/2022) lalu.
Rapat tersebut merupakan babak baru rencana pemberian insentif guru yang akan dilakukan oleh Pemkot Samarinda.
Ada 5 pokok pembahasan dalam itu, terkait dengan substansi pada perwali pemberian insentif dan tunjangan guru.
“Diantaranya ada permohonan indikator lainnya tidak beririsan dengan syarat pada TPG,” ungkap Andi Harun. Jum’at (2/12/2022) lalu.
Andi Harun juga menyebut, yang kedua akan dilakukan penyesuaian jenis kode rekening belanja pada guru honorer baik negeri maupun swasta.
Selanjutnya, yang ketiga, pemkot akan menyusun aturan dimana pihak sekolah melakukan rekrutmen atau pemberhentian guru melalui persetujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
“Karena pengangkatan itu bisa berkonsekuensi pada gaji yang dibebankan ke APBD,” jelas AH.
“Dan, wali kota atau BKPSDM dalam memberikan persetujuan atas usulan tersebut, dilakukan setelah dilakukan verifikasi validasi dari semua aspek. Wali kota pun, kepala daerah pun, dalam hal memberi persetujuan diberi batasan syarat. Kenapa? Agar ini tidak berpotensi menjadi politis di kemudian hari,” sambungnya.
Keempat, revisi perwali ini dilakukan agar untuk menyesuaikan peraturan-perundangan tentang kepegawaian, baik ASN maupun pegawai pemerintah non ASN.
Terakhir, Andi Harun memberil sinyal untuk menaikan insentif dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) kepada guru.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Samarinda turut menambahkan bahwa pembahasan tentang perwali ini sudah hampir selesai.
Saat ini, ia katakan, pemkot sedang mencari istilah yang tepat untuk menggantikan sebutan ‘insentif’ bagi guru non-ASN.
“Sebenarnya menurut saya sudah final, istilah aja lagi gimana, tapi yang krusialnya enggak ada,” imbuhnya. (*)
