EXPRESI.co, BONTANG – Komisi X DPR RI akan terus menjembatani antara aspirasi guru dan kebutuhan tenaga kependidikan honorer, pemetaan kebutuhan guru oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dengan program seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Sumatera Selatan, Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian mengatakan, pemerintah perlu mendengarkan aspirasi para tenaga honorer. Sehingga seleksi P3K Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tepat sasaran.
Di sisi lain, tenaga honorer kependidikan pun perlu memahami seleksi P3K Kemendikbud tersebut.
“Sekarang bagaimana caranya kita memperbaiki segala sesuatu yang ada, sehingga apa yang sudah dirancang dan dicanangkan bisa menjadi lebih diterima dan sesuai dengan harapan,” kata Hetifa, mengutip dari akun Youtube resmi DPR RI.
Sementara, Anggota Komisi X Desy Ratnasari menjelaskan, aspirasi para guru dan tenaga pendidik berbeda dengan seleksi P3K Kemendikbud. Di sisi lain pemerintah daerah memiliki interpretasi yang berbeda-beda terkait seleksi P3K Kemendikbud.
Kondisi tersebut perlu disinkronkan dan difasilitasi, sehingga kuota seleksi P3K Kemendikbud dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Tidak sinkron, sehingga dipahami para tataran pelaksana dilapangan itu menjadi berbeda-beda dan ternyata menjadi kendala bagi terlaksananya program P3K. Ada keinginan masyarakat yang tidak sesuai dengan kebijakan,” Jelasnya.
Untuk diketahui, ditahun 2021 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyelenggarakan seleksi P3K untuk semua guru honorer diseluruh Indonesia dengan kuota 1 juta orang. (**)
Editor : Bagoez Ankara
