DBH Terjun Bebas, Pemkot Bontang Bakal Perkuat Kerja Sama dengan Perusahaan

EKPRESI.co, BONTANG — Dana bagi hasil (DBH) dari pusat untuk daerah terpangkas. Menanggapi itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang kebut cari solusi.

Salah satu caranya menggandeng perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

“Iya harus. Jadi kita saat ini bagaimana berkolaborasi dan bersinergi bersama,” terang Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, ditemui usai agenda di Auditorium 3D, Selasa (23/9/2025).

Neni membeberkan dia berencana menunjuk Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, sebagai ketua forum yang mengatur program CSR perusahaan untuk berkerja sama Pemkot.

Menurutnya, perusahaan di Bontang memberikan dampak bagi lingkungan sekitar. Namun, pemangkasan DBH justru mengurangi manfaat perusahaan besar bagi masyarakat.

“Kita dikelilingi perusahaan dan memberikan devisa (negara) luar biasa. Ini seperti teori penghisapan ya. Sementara dikembalikan ke kita cuman berupa tetesan keringat saja,” ujar Neni.

Diketahui, alokasi DBH Kota Bontang akan menurun drastis. Mulanya Rp1,23 triliun di tahun 2025 menjadi sekitar Rp377,36 miliar pada 2026.

Penurunan ini jelas mempengaruhi perencanaan anggaran dan pembangunan daerah. Dampaknya Pemkot akan menata ulang rencana APBD Bontang 2026.

Sekalipun Berat, Neni menyampaikan kesiapannya merespons pemangkasan DBH. Baginya, Komitmen Pemkot akan tetap merancang program pro rakyat.

“Kita memang harus responsif, dengan tetap pro rakyat sekalipun berat,” pungkas Neni. (*)