EXPRESI.co, BONTANG – Kota Bontang menghadapi pukulan berat. Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini menjadi tulang punggung keuangan daerah, dipangkas hingga 80 persen pada 2026. Dari Rp1,2 triliun, Pemkot Bontang hanya akan menerima Rp290 miliar.
Kabar ini sontak menjadi alarm keras bagi pemerintah kota. Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menyebut kondisi tersebut sebagai tantangan fiskal paling serius dalam beberapa tahun terakhir.
“Ketergantungan kita terhadap DBH sangat tinggi. Kini kita dipaksa mencari jalan keluar agar APBD tetap sehat,” tegas Agus saat Rapat Paripurna Ke-3 DPRD Bontang di Pendopo Rujab Wali Kota, Jumat (19/9/2025) malam.
Untuk bertahan dari hantaman defisit, Pemkot menyiapkan sejumlah langkah darurat:
- Menggenjot pajak daerah lewat digitalisasi sistem dan penegakan wajib pajak.
- Mengoptimalkan kekayaan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi.
- Menghidupkan kembali peran BUMD dan aset daerah melalui kerja sama pihak ketiga.
- Memperkuat kas daerah dengan investasi jangka pendek.
- Menggali pembiayaan non-APBD, mulai dari skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha hingga program CSR perusahaan.
Tak hanya itu, Pemkot juga menekankan pentingnya sinkronisasi program dengan prioritas nasional serta transparansi laporan transfer daerah, demi menjaga kepercayaan pemerintah pusat.
“APBD 2026 harus tetap sehat, responsif, dan pro rakyat. Kita tidak boleh menyerah, melainkan memperkuat sinergi Pemkot, DPRD, dan masyarakat,” pungkas Agus (LB)
Tinggalkan Balasan