EXPRESI.co, BONTANG – Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat membuat Pemkot Bontang kelimpungan. Dari yang sebelumnya mencapai Rp1,23 triliun pada 2025, DBH untuk Bontang bakal turun tajam menjadi hanya sekitar Rp377,36 miliar di 2026.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengakui penurunan drastis ini akan memengaruhi banyak program pembangunan. Untuk menutup keterbatasan anggaran, Pemkot berencana menggandeng perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Iya, harus. Jadi kita saat ini perlu berkolaborai dan bersinergi bersama,” kata Neni usai menghadiri Sosialisasi dan Penghargaan Perusahaan dengan Tata Kelola Layak di Auditorium 3D, Selasa (23/9/2025).
Neni bahkan menunjuk Wakil Wali Kota Agus Haris untuk memimpin forum CSR perusahaan yang akan diarahkan membantu program pembangunan kota.
Menurutnya, keberadaan perusahaan di Bontang memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Namun, pemangkasan DBH Pemerintah Pusat justru mengurangi manfaat adanya perusahaan besar bagi masyarakat.
“Kita dikelilingi perusahaan, mereka memberikan devisa luar biasa. Tapi yang kembali ke kita hanya berupa tetesan keringat saja,” sindir Neni.
Penurunan ini jelas mempengaruhi perencanaan anggaran dan pembangunan kota sehingga membuat Pemkot akan menata ulang rencana APBD Bontang 2026.
Meski berat, Neni menegaskan Pemkot tetap berkomitmen menjaga program pro rakyat. “Kita memang harus responsif, dengan tetap pro rakyat sekalipun berat,” pungkasnya. (Labib)
Tinggalkan Balasan