EXPRESI.co, BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, melalui Fraksi Golongan Karya (Golkar) bersama Nasional Demokrat (Nasdem), menyampaikan lima catatan penting terkait pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Bontang Tahun 2023.
Rustam, anggota Fraksi Golkar bersama Nasdem menyampaikan catatan tersebut dalam rapat penyampaian pandangan fraksi pada Selasa (2/7/2024).
Rustam menekankan pentingnya peningkatan akurasi dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan fisik oleh Pemkot Bontang untuk menghindari keterlambatan penyelesaian proyek.
Selain itu, Ketua Komisi II DPRD Bontang ini juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia atau kontraktor pelaksana.
Golkar dan Nasdem juga mengingatkan agar Pemkot Bontang memperjelas jumlah aset produktif dan tidak produktif, nilai aset yang dihasilkan, serta beban APBD 2023 terkait aset yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah.
Selain itu, Rustam menyarankan penerapan denda bagi pajak terhutang dan retribusi kepada wajib pajak dan wajib retribusi.
Terakhir, ia menekankan perlunya Pemkot Bontang, melalui perangkat daerah penghasil PAD, untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien.
“Kami berharap lima poin ini bisa menjadi masukan konstruktif bagi Pemkot Bontang. Fraksi Golkar bersama Nasdem juga mengapresiasi kerja keras Tim Banggar dalam menyusun laporan ini,” kata Rustam. (Adv)
Tinggalkan Balasan