EXPRESI.co – Sebanyak 245 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) dimutasi.
Ratusan pejabat yang di rolling tersebut terdiri dari 135 orang Pejabat Struktural, 80 orang Pejabat Fungsional dan 28 Kepala Sekolah serta 2 orang Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
Jum’at (11/11/2022) kemarin, para pejabat tersebut dilantik dan diambil sumpah janji jabatan usai ditempatkan di posisi baru.
Pelantikan dan sumoahbjanji jabatan itu di pimpin langsung oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun di Halaman Parkir Barat Balaikota.
Andi Harun mengatakan, mutasi jajaran pejabat setiap instansi pemerintah merupakan bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan.
“Merupakan bagian dari pola pembinaan karier pegawai sebagai bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kkinerj,” kata Andi Harun.
Dia ungkapkan, pelantikan ini harus dimaknai dari sudut kepentingan organisasi. Sebab, mutasi pejabat ke tempatbyang baru bukan soal penempatan figur-figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu.
Menurutnya pengembangan karier pegawai tidak dilakukan semata-mata untuk kepentingan pegawai yang bersangkutan, melainkan lebih diutamakan untuk melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik agar tetap berjalan dengan baik.
“Terutama dalam kaitannya dengan kegiatan prioritas pembangunan,” ujar Andi Harun.
Andi Harun juga menegaskan, jika diantara para pejabat yang telah dilantik ada dimintai atau dijanjikan oleh oknum terkait jabatan, agar segera melaporkan pada dirinya.
“Walaupun para pejabat telah dilantik, sambung dia, apabila ada pihak dilingkungan pemerintah atau pihak lain yang pernah menghubungi serta menjanjikan sesuatu terkait jabatan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada yang bersangkutan atau keluarganya, Wali Kota meminta untuk segera melaporkan kepada dirinya,” tegasnya.
Dia bilang, sejak awal pemerintahan yang ia pimpin, dirinya berkeinginan untuk terus semua berkomitmen bahwa pemerintahan Kota Samarinda adalah pemerintahan yang terus menerus mendukung program anti korupsi dan anti suap.
Dia ingin menciptakan pemerintahan Kota Samarinda yang bersih dan anti KKN.
“Sekali lagi saya memohon apabila masih ada yang melakukan tindakan itu, entah di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Samarinda, di lingkungan Balaikota, atau siapapun yang datang menghadap saya secara langsung dan melaporkan, identitas saudara akan saya rahasiakan,” bebernya. (ADV/DiskominfoKaltim)
Tinggalkan Balasan