EXPRESI.co, SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Yan Ipui, mengungkapkan keprihatinannya terhadap program Sarana dan Prasarana (Sapras) di beberapa sekolah yang belum sepenuhnya terealisasi. Sorotan utama adalah kelambatan pelaksanaan program ini, terutama dalam penyerapan anggaran yang terasa lambat.
Menurut Yan, penggunaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa (SPA) secara online seharusnya memperlancar proses Sapras. Namun, pada kenyataannya, pelaksanaan program tersebut terasa lambat dan belum optimal.
“Kalau dulu, pandangan kita LPSE dengan menggunakan sistem online ini dan SPA akan lancar tapi saya lihat sangat lambat,” ungkap Yan Ipui usai rapat paripurna di kantor DPRD Kutim.
Informasi yang diterimanya menunjukkan bahwa beberapa proyek Sapras di sekolah-sekolah masih belum terealisasi, meskipun kontraktor sudah siap. Alasan yang diberikan adalah adanya keterlambatan dalam melengkapi data administrasi.
“Mereka bilang ini antri, karena harus lengkap semua data-data administrasi,” terangnya.
Yan juga menerima informasi bahwa Dinas Pekerjaan Umum (PU) akan kembali menggunakan proses manual untuk mempercepat penyerapan anggaran. Meski demikian, ia berencana untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dengan melakukan pengecekan langsung di setiap dinas terkait.
“Kalau boleh untuk kelancaran penyerapan anggaran, karena kalau kita bertahan di situasi ini maka konsekuensinya pasti nanti anggaran kita tidak terserap,” tegasnya.
Dengan komitmen untuk menyelesaikan kendala-kendala dalam program Sapras di Kutim, Yan berencana melakukan pengecekan kebenaran informasi mengenai penggunaan sistem manual di setiap dinas terkait.
“Itu saya dapat info, dan nanti di cek kebenarannya di dinas tersebut bahwa apakah boleh menggunakan sistem manual,” bebernya. (Adv)
Tinggalkan Balasan