EXPRESI.co, MAMUJU – Ratusan massa yang tergabung dalam Sulbar Bergerak menyuarakan keprihatinan terhadap isu demokrasi nasional.
Mereka menyuarakan pernyataan sikap jelang Pemilu 2024 dan melakukan demonstrasi sebagai bentuk keprihatinan atas dinamika perpolitikan Indonesia saat ini yang dinilai mundur.
Ratusan peserta aksi melakukan protes atas demokrasi yang dinilai tak sejalan dengan konstitusi. Mereka menyebut politik kekuasaan mengangkangi sistem demokrasi akhir-akhir ini dan menghantui kehidupan bernegara.
“Kita tidak boleh diam, sebab praktik penggunaan kekuasaan semakin jauh dari nilai-nilai luhur serta tidak lagi digunakan sebagai sarana untuk kepentingan rakyat,” kata Jendral Lapangan Ongki Prayudi.
Selain itu dirinya juga menjelaskan sejauh ini kekuasaan sering kali di salah gunakan para pemerintah. Penguasa kata dia, menggunakan kekuasaannya untuk melenggang kan kepentingan politik golongan tertentu.
“Kekuasaan acapkali digunakan untuk kepentingan politik praktis golongan tertentu. Kekuasaan yang semakin tidak terkontrol dan ugal-ugalan membuat demokrasi kita hanya sebatas pesta kalangan elite,” ujarnya.
Ia mengatakan, demokrasi seharusnya dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, namun kenyataannya salah.
“Demokrasi kita dimaknai hanya sekedar kongko-kongko partai politik dan ganti rupa kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan membuat demokrasi kita mundur secara prosedural apalagi substansial,” ucapnya.
“Jangankan mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai hal yang substantif dari demokrasi, pelaksanaan Pemilu saja sedari awal jauh dari harapan jujur, adil dan bebas,” sambung Ongki.
Organisasi yang tergabung dalam Sulbar Bergerak tersebut menyampaikan beberapa tuntutan nasional dan daerah.
- Makzulkan Jokowi.
- Kembalikan Ruh Demokrasi.
- Desak Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), ASN, dan TNI-Polri, Netral dalam Pemilu 2024.
- Stop Intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat sipil dan kebebasan berpendapat.
- Stop penggunaan dan pengangkangan kekuasaan secara ugal-ugalan.
- Hapus praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
- Wujudkan Sistem Pendidikan dan Kesehatan Murah.
- Naikkan upah buruh.
- Laksanakan Reforma agraria sejati.
- Sahkan RUU Masyarakat Adat.
- Cabut Seluruh UU dan Aturan keturunannya yang tidak berpihak kepada rakyat.
- Turunkan harga BBM, dan Bahan Pokok.
- Nasionalisasi Seluruh Aset strategis dalam negara
Sementara untuk tuntutan daerah yakni;
- Tolak Usulan WIUP LTJ di Sulbar.
- Cabut Keputusan Menteri ESDM Nomor 101/2022 tentang LTJ.
- Tuntaskan konflik agraria di sulbar.
- Tolak revisi RTRW dan RZWP3K Sulbar yang tidak melibatkan masyarakat sipil.
- Cabut Seluruh ijin perusahaan tambang dan perusahaan sawit yang menyerobot tanah rakyat dan hutan lindung di Sulbar.
- Pidanakan semua perusahaan tambang dan sawit yang beroperasi secara ilegal di Sulbar.
- Segera salurkan Dana Stimulan Gempa Sulbar 2021 Tahap 2.
- Buatkan Perda tanah hak wilayah di Sulbar.
- Pemerataan infrastruktur di Sulbar.
- Wujudkan pemerataan pendidikan dan kesehatan yang ada di Sulbar.
- Tolak KKN di Sulbar. (*)
