EXPRESI.co, BONTANG – DPRD menilai realisasi anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Bontang selama enam bulan terakhir masih kecil.
Anggota DPRD Kota Bontang Nursalam mengatakan, laporan realisasi anggaran SKPD per 31 Juni 2022 masih sangat rendah. Dari total anggaran yang diberikan kepada 31 OPD yaitu Rp 1,39 triliun, Beru terealisasi sekitar 29,8 persen atau setara dengan Rp 416 miliar.
Artinya, masih ada anggaran yang tersisa cukup besar, yakni Rp 977 miliar. Menurut Nursalam, seharusnya realisasi anggaran hingga saat telah mencapai 50 persen.
“Jadi sisa waktu kurang lebih 4 bulan ke depan, ini waktunya sangat sempit,” kata Politisi Golkar, Senin (18/7/2022).
Menurut Nursalam, kecilnya serapan anggaran ini disebabkan kecenderungan keinginan berbelanja bukan sesuai kebutuhan. Selain itu para OPD dilingkungan pemerintah tersebut menurutnya selalu meminta anggaran di atas jumlah kebutuhan sesungguhnya.
“Harusnya serapan anggaran itu hingga 30 Juni di atas 50 persen. Kenapa, karena perbandingan antara waktu tersisa dengan waktu yang digunakan jauh berbeda,” ujarnya,.
Ia pun meminta kepada Tim Badan Anggaran (Banggar) agar bersikap tegas terkait masalah ini. “Kawan-kawan di Banggar harus bisa tegas soal ini. Apalagi melihat fakta dari tahun ke tahun seperti ini. Harus mengambil sikap tegas OPD ini tidak perlu lagi mendapatkan tambahan anggaran, harus sesuai kebutuhan. Karena hanya menjadikan laporan keuangan kita buruk kalau seperti ini,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bontang Sony Suwito mengungkapkan akan melakukan pembenahan terkait hal tersebut. Ia mengaku hal itu terjadi lantaran jangka waktu terbilang sangat singkat sehingga banyak pelaksanaan kegiatan belum dilakukan.
“Realitas yang terjadi memang seperti ini. Karena sebelumnya memang ada keterlambatan pengesahan anggaran. Jadi banyak kegiatan belum terlaksana. Tapi ini akan jadi pembelajaran kami dan akan kami benahi,” jelasnya. (Fn)
