EXPRESI.co, SAMARINDA – Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim, di Ballroom Lantai 3 Swiss-Belhotel Balikpapan, Kamis (07/11/2024).
Mengusung tema “Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Yang Terintegrasi Menuju Indonesia Emas 2045 di Provinsi Kalimantan Timur”, hadir Pengadministrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD Kaltim, Yustina Indrayanti didampingi Administrasi Data Pengelola Kepegawaian Sekretariat DPRD Kaltim, Agus Herianto.
Dibeberkan, tujuan pelaksanaan Rakernis untuk mendorong pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Kalimantan Timur yang sistematik, komprehensif dan terintegrasi.
Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Prov. Kaltim, Nina Dewi mengatakan ada beberapa langkah strategis dalam mewujudkan profesionalitas ASN.
Diantaranya, meningkatkan kesadaran diri atas pentingnya peran ASN dalam pemerintahan dan pelayanan publik. Hal itu dapat dilakukan dengan menggelar pelatihan yang menekankan pada etika profesional dan tanggung jawab individu.
Kedua, menciptakan kolaborasi dengan mendorong kerjasama antar unit organisasi. Ketiga ialah dengan pengembangan berkelanjutan melalui program pelatihan yang berkesinambungan membantu ASN terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka.
“SDM yang unggul adalah kunci bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih dan efektif. Tentu saja ini menjadi pondasi penting dalam menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan, terutama dalam upaya kita menuju Indonesia Emas 2045,” ucap Nina.
Menurutnya SDM yang berkualitas merupakan aset berharga bagi pembangunan yang berkelanjutan.
Ia pun berkomitmen, BPSDM Kaltim akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta program-program yang dapat meningkatkan kompetensi SDM di Bumi Etam.
Adapun beberapa yang diusulkan BPSDM meliputi pengembangan kompetensi public speaking and effective communication skills training, pelatihan pelayanan publik berbasis IT, Bimtek pengelolaan Barang Milik Daerah, pelatihan manajemen resiko, pelatihan pengelolaan arsip dinamis, pelatihan bendaharawan, pelatihan keprotokolan, pelatihan bantuan hidup dasar, diklat pekerja sosial anak bermasalah hukum, dan diklat terapi sosial.
“Marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas kerja kita,” pungkasnya. (adv)
Tinggalkan Balasan