EXPRESI.co, SAMARINDA – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat baru-baru ini berimbas pada berbagai sektor, termasuk pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 81,38 triliun. Dampaknya pun terasa dalam sektor pembangunan infrastruktur yang menjadi bagian penting dari perencanaan daerah.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Abdul Rohim, menyebutkan bahwa meski kebijakan efisiensi anggaran tersebut memiliki dampak yang luas, hal ini tidak seharusnya menjadi hambatan bagi pembangunan Kota Samarinda.
“Ini adalah kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, dan dampaknya tentu dirasakan di berbagai sektor. Namun, kita harus mencermati lebih lanjut bagaimana pengaruhnya terhadap proyek-proyek pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya,” jelas Rohim.
Rohim, yang kerap disapa dengan nama akrabnya, menekankan bahwa meskipun terdapat pemangkasan anggaran, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda harus tetap aktif menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait sumber pembiayaan pembangunan. Hal ini akan memastikan bahwa proyek pembangunan tetap berjalan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan mendesak masyarakat.
“Pemkot Samarinda harus aktif berkoordinasi untuk mencari sumber pembiayaan yang tersedia, agar rencana pembangunan yang telah dibuat tetap dapat berjalan dan prioritasnya tetap terjaga,” tegasnya.
Di antara berbagai sektor yang membutuhkan perhatian, Rohim mengungkapkan bahwa infrastruktur pengendalian banjir menjadi salah satu yang paling mendesak. Masalah banjir di Samarinda masih menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi, dan oleh karena itu, harus menjadi prioritas utama.
Meskipun ada kekhawatiran mengenai proyek yang mungkin tertunda akibat pemangkasan anggaran, Rohim menyatakan bahwa dirinya masih perlu melakukan analisis lebih lanjut. Namun, ia menambahkan bahwa sebagian besar proyek pembangunan saat ini masih bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dana bagi hasil.
“Saya belum melakukan analisis menyeluruh, tetapi sejauh ini, sebagian besar proyek pembangunan masih bergantung pada APBD dan dana bagi hasil,” ungkap Rohim.
Dengan upaya komunikasi yang baik dan pengelolaan sumber daya yang efisien, Rohim yakin bahwa pembangunan infrastruktur di Samarinda tetap dapat berjalan tanpa terkendala meskipun adanya kebijakan efisiensi anggaran.
(IA/Adv)
Tinggalkan Balasan