EXPRESI.co, BONTANG – Anggaran pengadaan kapal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Bontang menjadi sorotan Komisi I DPRD.
Anggota Komisi I DPRD Bontang Maming, menilai pengadaan kapal yang senilai Rp920 juta oleh Dinas DPPKB Bontang tidak efektif. Sebab, pembelian kapal yang menggunakan anggaran besar itu tidak setiap hari digunakan.
“Buat apa, ini kan tidak dipakai tiap hari. paling jadwal berkunjungnya per minggu, saya fikir ini mubazir. Ini belum lagi biaya perawatannya,” ungkap Maming.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menuturkan, jika sudah dianggarkan mungkin bisa berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan yang notabenenya juga membutuhkan alat transportasi kapal untuk guru-guru yang mengajar di wilayah pesisir.
“Nanti kami bisa kordinasi dengan Dinas Pendidikan kebetulan kan mereka juga mitra komisi I supaya tidak terlalu mubazir dan biaya perawatan bisa berbagi. Karena kalau hanya khusus DPPKB saya rasa lebih banyak istirahatnya,” sebutnya.
Menanggapi pernyataan Maming, Sekertaris Dinas DPPKB Bontang, Srie Mariyatini mengatakan, penganggaran untuk kapal atau speed boat ini senilai Rp888 juta. Memang, sebelumnya senilai Rp 920 juta melalui APBN kemudian setelah berkontrak berubah.
Dia juga menyebut, kapal tersebut akan digunakan untuk mobilisasi penyuluhan dan pelayanan KB di wilayah pesisir. Misalnya di Selangan dan Pulau Gusung
“Ini juga untuk pemasangan alat kontrasepsi seperti IUD, Implan dan lainnya. Selain itu juga untuk melakukan penyuluhan stunting dengan sasaran wilayah pesisir. Sebelumnya itu kami hanya menyewa kapal,” jelasnya. (*)
