EXPRESI.co, BONTANG – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Agus Haris menilai pemerintah terkait program dua piring telur yang dilimpahkan ke perangkat daerah.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menginstruksikan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkupnya menyumbang telur masing-masing dua piring.
Tujuannya untuk mengentaskan stunting di Kota Taman yang masih terbilang tinggi, yakni 22,16 persen. Selain itu, bertujuan mencapai target nasional penurunan stunting pada 2024 mendatang.
Agus Haris menilai pemkot salah kaprah. Dia mengatakan, seharusnya pemerintah secara langsung mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang khusus untuk penanganan dan pencegahan stunting. Bukan dalam bentuk sumbangan OPD
“Salah itu kalau pemerintah bilang OPD wajib nyumbang telur. Kan bisa langsung dianggarkan saja”, ujarnya saat dihubungi, Sabtu (5/8/2023).
Politisi Gerindra itu mengungkapkan, akan lebih efektif pelaksanaannya jika dianggarkan secara langsung dari pada harus menunggu OPD untuk menyumbang. Apalagi kata dia, ini terkait pemenuhan gizi balita.
Dia bilang, tak hanya nutrisi dari telur yang dibutuhkan keluarga berisiko stunting namun juga susu, daging, dan makanan penyeimbang gizi lainnya. Sehingga harus dianggarkan khusus.
“Masa hanya telur, kan mereka butuh juga asupan gizi yang lain. Lebih baik dianggarkan aja,” ucapnya.
Dia juga mengatakan pemerintah dapat berkolaborasi dengan perusahaan buffer zone untuk menangani stunting di Bontang, sehingga penanganannya lebih terarah.
Namun, sebelum itu dilaksanakan, dia meminta Pemerintah melakukan pendataan terhadap masyarakat yang kurang mampu dan berada di lingkungan tinggi stunting. Agar bantuan yang didistribusikan tepat sasaran.
“Didata dulu seberapa besar masyarakat tidak mampu, jadi sasarannya tepat. Nanti secara teknis programnya bisa dikelola dinas kesehatan dan dinas sosial,” katanya.
Dia pun berharap pemerintah segera menindaklanjuti usulan tersebut agar bisa dimasukkan pada vague APBD-Perubahan mendatang, sehingga penggunaan anggarannya dapat dipertanggungjawabkan.
“Mumpung APBD-Perubahan belum dibahas dan diserahka ke DPRD, ubah aja sekarang,” imbuhnya (*/Fn) .
