EXPRESI.co, BONTANG — Wakil Wali Kota Bontang, Najirah, hadiri Rapar Kerja (raker) legislator Bontang dalam rangka penyampaian tanggapan dan jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi DPRD atas Raperda Kota Bontang tentang perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024.
Raker itu dipimpin langusung oleh Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam dan diikuti 12 legislator lainnya. Juga dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Berlangsung di Pendopo Wali Kota Bontang, pada Sabtu (3/8/2024).
Di pertemuan Wakil Wali Kota Bontang untuk menyampaikan tanggapan dan jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bontang tentang perubahan APBD TA 2024.
Menanggapi pandangan DPRD Bontang, Najirah mengatakan terkait permintaan agar melaksanakan program prioritas untuk menanggulangi kenaikan angka stunting dari 21% menjadi 27,4 % dengan pengawasan dari hulu ke hilir selalu terpantau.
Najirah lebih lanjut membeberkan bahwa adanya perbedaan persentasi angka stunting berdasarkan survei kesehatan Indonesia (SKI) dan survey status gizi Indonesia (SSGI)
“Terdapat adanya perbedaan persentasi angka stunting berdasarkan dua Lembaga survei yaitu, Angka 27.4% adalah hasil SKI yang dilaksanakan oleh kementerian Kesehatan dan Angka 21% itu hasil dari SSGI dikarenakan adanya perbedaan metodologi dalam survey. Keadaan ini dialami hampir seluruh wilayah di Indonesia,” terangnya.
Dia juga menyebutkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang telah melakukan tindakan massif untuk menanggulangi masalah stunting ini dengan melakukan operasi timbang. Nyatanya ditemukan perbedaan antara SKI, SSGI dan identifikasi dari Pemkot Bontang.
“Menyikapi kenaikan angka prevalensi stunting ini telah dilakukan intervensi serentak di Kota Bontang dimulai tanggal 3-30 Juni 2024 dilakukan operasi timbang di seluruh posyandu di Kota Bontang dengan hasil prevalensi stunting 18.4% dengan cakupan kunjungan posyandu mencapai 56.48%,” pungkasnya. (An/Adv)
Tinggalkan Balasan