EXPRESI.co, BONTANG – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyampaikan pandangan mereka terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna yang diadakan pada Sabtu (3/8/2024).
Adrofdita, perwakilan dari Fraksi PKS, mengemukakan pandangan kritis mengenai rancangan perubahan anggaran yang diusulkan oleh pemerintah daerah.
Dalam pemaparannya, Adrofdita menjelaskan APBD 2024 yang direncanakan mengalami peningkatan pendapatan daerah sebesar 16,50%, mencapai Rp 2,772 triliun, dari sebelumnya Rp 2,379 triliun.
“Peningkatan pendapatan ini menunjukkan adanya potensi yang positif, namun penting untuk memastikan pengelolaan anggaran dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya,” ungkap Adrofdita.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan akan mengalami kenaikan signifikan sebesar 20,95%, mencapai Rp 296,3 miliar. Selain itu, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat juga diproyeksikan naik 15,61% menjadi Rp 2,456 triliun. Pendapatan Transfer Antar Daerah tetap di angka Rp 371,8 miliar, sementara pendapatan lain-lain yang sah mengalami lonjakan 96,32%, menjadi Rp 19,9 miliar.
Di sisi belanja daerah, total anggaran direncanakan naik 18,03% menjadi Rp 3,352 triliun. Belanja operasi mengalami peningkatan 13,22% menjadi Rp 2,123 triliun, sedangkan belanja modal meningkat signifikan sebesar 27,89% menjadi Rp 1,225 triliun. Sebaliknya, belanja tidak terduga mengalami penurunan drastis sebesar 44,10%, menjadi Rp 3,6 miliar.
Fraksi PKS juga menyoroti penurunan anggaran untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari Rp 254,7 miliar menjadi Rp 247,8 miliar, atau turun sebesar Rp 6,8 miliar.
“Penurunan anggaran untuk RSUD ini dianggap signifikan dan memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah,” tegas Adrofdita.
Dalam konteks pelaksanaan perubahan APBD, Fraksi PKS menekankan perlunya penerapan anggaran yang efektif dan efisien. Mereka menuntut pengelolaan anggaran memperhatikan asas pemerataan dan keadilan, dengan prioritas pada penanggulangan wilayah rawan banjir, kemiskinan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengangguran.
Adrofdita juga menggarisbawahi perlunya perhatian khusus terhadap masalah stunting yang meningkat di Bontang, yang mencapai angka 27,4%. “Kami meminta pemerintah untuk melaksanakan program pengawasan stunting secara menyeluruh dari hulu ke hilir,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi PKS mendesak realisasi pembangunan polder di RT 23 Tanjung Laut, dengan harapan agar pembebasan lahan dilakukan secara adil dan proyek ini dianggarkan dalam perubahan APBD 2024. Mereka juga menekankan pentingnya regulasi penganggaran untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang sedang berjalan dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Fraksi PKS berharap pandangan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pembahasan perubahan APBD Kota Bontang 2024, dan memastikan kepentingan masyarakat terakomodasi dengan baik,” tutup Adrofdita. (Adv)
Tinggalkan Balasan