EXPRESI.co, SAMARINDA – Pelaksanaan Rapat Paripurna (Rapur) DPRD Kota Samarinda kembali menghangat setelah Fraksi PDI Perjuangan melayangkan sejumlah kritik konstruktif terkait pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, khususnya mengenai proyek Multiyears Contract (MYC) pembangunan Terowongan Samarinda.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Iswandi, menyatakan bahwa masukan yang disampaikan fraksinya bukanlah bentuk serangan, melainkan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif. Ia menegaskan, forum paripurna memang tempat yang sah untuk menyuarakan kritik demi kepentingan pembangunan kota.
“Kami hanya menjalankan tugas kami sebagai legislator. Ini bukan bentuk penyerangan, tapi bentuk tanggung jawab kami mengawasi arah pembangunan,” tegas Iswandi.
Iswandi menyoroti secara khusus insiden longsor yang terjadi di akses masuk Terowongan Samarinda, tepatnya di Jalan Sultan Alimuddin, sebagai salah satu indikasi lemahnya pengawasan dan pelaksanaan proyek yang menggunakan skema multiyears.
Ia pun menyerukan dilakukannya audit menyeluruh terhadap semua proyek MYC di Samarinda untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaannya.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung respons Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang menurutnya terdengar kurang menerima masukan secara terbuka dalam forum tersebut.
“Semua bisa dengar sendiri bagaimana cara wali kota menanggapi. Padahal kritik kami dimaksudkan agar pembangunan tetap berada di jalur yang benar,” ujarnya.
Iswandi juga mengkritik sikap sebagian fraksi lain yang dinilai terlalu hati-hati dan enggan menyuarakan sikap politik secara tegas.
“Kami berdiri atas dasar integritas, bukan soal berani atau tidak. Fungsi kontrol harus tetap dijalankan,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, merespons bahwa masukan dari seluruh fraksi, termasuk PDI Perjuangan, adalah bagian penting dalam sistem demokrasi. Ia memastikan bahwa seluruh proyek, termasuk terowongan, terbuka untuk diawasi dan dikritisi.
“Kami menerima masukan dengan terbuka. Tidak ada yang ditutupi. Semua ini demi menyempurnakan pembangunan kota,” ujar Andi.
Ia menekankan bahwa hubungan antara eksekutif dan legislatif semestinya dibangun di atas semangat kolaborasi, bukan konfrontasi.
“Kritik adalah bagian dari dinamika pembangunan. Selama disampaikan dengan tujuan yang baik, tentu kami tanggapi secara positif,” tutupnya.
(Ina/Adv)
Tinggalkan Balasan