EXPRESI.co, BONTANG – Rencana penyertaan modal pemerintah kota kepada Bankaltimtara menjadi rangkaian rapat komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang. Kegiatan tersebut tentunya menjadi perhatian khusus karena adanya rencana suntikkan dana sebesar Rp75 milliar oleh pemerintah.
Anggota Komisi II, Bakhtiar Wakkang, mempertanyakan kinerja Bankaltimtara yang mempersulit nasabah pegawai non PNS dan para pelaku usaha untuk melakukan peminjaman uang.
“Seumpama non PNS kalau mau pinjam, maksimal Rp10 juta tidak usah ada jaminan seperti BPKB Motor dan lainnya, cukup diketahui oleh pimpinan diatasnya,” jelasnya, Senin (18/10/2021).
Lebih lanjut, Bakhtiar Wakkang menginginkan Bankaltimtara untuk meyakinkan jajaran Komisi II DPRD Kota Bontang agar nantinya tidak hanya dividen saja yang didapat tetapi kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku UMKM yang ada di daerah.
“Tolong berikan kepada kami analisis resiko, jangan hanya bicara keuntungan saja. Seumpama tingkat pertumbuhan ekonomi Kaltim berada di angka 0,72 persen atau yang buruk sekalipun seperti pemegang saham tidak mendapatkan dividen,” ungkapnya.
Hal tersebut tentunya menjadi harapan bagi jajaran Komisi II DPRD Kota Bontang apabila telah diberikan penyertaan anggaran modal tetapi investasi tersebut tidak sesuai.
Ketua Komisi II, Rustam, sangat mendukung tentang penyertaan modal, pendapatan anggaran cendrung menurun dikeranakan covid. Mengingat pada tahun 2020 pemegang saham berada di angka 1,2% dan terakhir pada angka 1,8% dari badan pendapatan daerah. (AR)
Editor : Bagoez Ankara
