EXPRESI.co, SAMARINDA – Kebijakan strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda dalam menjaga stabilitas harga dan menekan potensi inflasi mendapat apresiasi dari Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Rusdi Doviyanto. Ia menyebut langkah-langkah tersebut sebagai respons cepat yang layak diapresiasi dan diperkuat untuk jangka panjang.
Menurut Rusdi, Dinas Perdagangan telah menunjukkan kinerja positif, terutama dalam menghadapi momen-momen krusial seperti hari raya dan awal tahun ajaran baru, saat harga bahan pokok cenderung meningkat.
“Dinas cukup tanggap dalam menyikapi gejolak harga. Mereka punya bidang khusus yang menangani stabilitas harga dan bekerja cukup efektif,” ujar Rusdi.
Ia menyoroti keberhasilan pelaksanaan pasar murah sebagai langkah konkret yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Program tersebut, kata dia, tidak hanya menjadi solusi sesaat, tetapi juga menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi daya beli masyarakat.
“Pasar murah itu sangat membantu. Itu bukti nyata bahwa pemerintah hadir ketika harga mulai tak terkendali,” jelasnya.
Namun, Rusdi juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap mekanisme pengendalian harga. Ia menyadari bahwa dinamika pasar dipengaruhi oleh banyak variabel, baik lokal maupun global, yang bisa berubah sewaktu-waktu.
“Faktor eksternal seperti distribusi nasional, cuaca ekstrem, atau gejolak pasar global bisa mempengaruhi harga. Maka kebijakan juga harus adaptif,” imbuhnya.
Rusdi menyatakan, DPRD siap memperkuat sinergi dengan Dinas Perdagangan untuk memastikan pengawasan dan kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Ia bahkan membuka ruang kerja sama jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat.
“Komisi II siap menjalin kemitraan strategis dalam jangka panjang agar kebijakan soal harga ini bisa terus relevan dan berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia menutup dengan harapan agar langkah-langkah yang sudah dijalankan tidak hanya dipertahankan, tetapi juga dikembangkan menjadi sistem yang lebih kokoh dalam menjaga kestabilan ekonomi di Samarinda.
“Kami ingin agar seluruh kebijakan ini tidak bersifat reaktif, tetapi menjadi bagian dari sistem yang kuat dan berpihak kepada kepentingan publik,” tutup Rusdi. (Ina/Adv)
Tinggalkan Balasan