EXPRESI.co – Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi melaunching proyek perubahan bidang gender dan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dilaksanakan oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Angkatan XIV Tahun 2022.
Hadi Mulyadi menyebut, dua proyek perubahan ini sangat mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim terkait kesetaraan gender dan energi terbarukan.
Ada dua proyek perubahan yang telah digagas. Pertama, Kaltim PEKA Gender atau Strategi Peningkatan Anggaran Responsif Gender Provinsi Kaltim yang digagas oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita.
Kedua di bidang EBT yakni Strategi Kebijakan Desa Mandiri Energi Surya Ramah Lingkungan (Si Jaka Main Sruling) yang digagas oleh Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat, Christianus Benny.
Hadi Mulyadi mengatakan, kedau proyek ini harus dikembang secara berkelanjutan. “Proyek ini harus dikolaborasikan dengan dinas terkait,” kata Hadi Mulyadi.
Menurut Hadi, strategi peningkatan anggaran responsif gender sangat penting dan harus menjadi prioritas. Sebab anggaran responsif gender ini adalah langkah awal dalam kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ujungnya pada pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas. Sebab proper ini awal dari program jangka panjang yang lebih terarah.
Tidak mungkin tercapai SDM berkualitas kalau anggaran responsif gendernya rendah,” ujarnya.
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menuturkan, proyek perubahan ini dapat menjadi mandatory yang akan dibangun dan diletakkan di seluruh Perangkat Daerah (PD).
Dia menyebut baru ada enam perangkat daerah yang telah mengalokasikan anggaran responsif gender. Ke depan dia berharap, anggaran responsif gender dapat dialokasikan pada perangkat daerah masing-masing.
Dia minta, Organisasi Perangkat Daerah melakukan penganggaran responsif gender agar pemahaman kesetaraan gender bisa lebih baik.
“Masih kurang sekitar 25 perangkat daerah belum menerapkan anggaran perencanaan responsif gendernya. Target kita, tahun 2023 persentasinya sudah harus 25 persen,” ujarnya mengutip website Diskominfo Kaltim. (ADV/Diskominfo Kaltim)
