EXPRESI.co – Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengakui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bontang jadi percontohan bagi daerah lain. Semua pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, dan perbankan ada di MPP ini.
Dia mengapresiasi Pemkot Bontang yang telah bekerja keras membuka gerai-gerai pelayanan yang dipusatkan di Pasar Taman Rawa Indah Kota Bontang
“Ini luar biasa, seluruh OPD, instansi dan lembaga vertikal, perbankan, bahkan gerai untuk akad nikah ada di sini,” kata Hadi Mulyadi usai soft lauching MPP Kota Bontang, Selasa (11/10/2022).
Wagub Hadi bilang, hadirnya pelayanan MPP ini membuat pelayanan masyarakat akan lebih mudah. Baik pelayanan pajak, izin usaha, perbankan, pembuatan SIM, bahkan pelayanan nikah juga ada.
“Keberadaan MPP di Pasar Taman Rawa Indah Kota Bontang ini mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sambil berbelanja keperluan sehari-hari, juga bisa mengurus izin usaha, membayar pajak, memperpanjang pajak tahunan kendaraan bermotor dan SIM, maupun mengurus izin lainnya,” ujarnya
Pemprov Kaltim meminta pemerintah kabupaten dan kota bisa mencontoh MPP Kota Bontang dalam mendekatkan dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. “Ini contoh bagi seluruh daerah di Kaltim bahkan Kalimantan. Karena, baru Kota Bontang yang memiliki pelayanan yang terluas dengan melibatkan seluruh OPD dan instansi melalui MPP ini,” ujarnya.
Wagub menegaskan, MPP di Kota Bontang merupakan kota keempat dari 10 kabupaten dan kota di Kaltim yang telah meresmikan Mal Pelayanan Publik. Daerah lain yaitu Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara.
“Diharapkan daerah lainnya, segera menyusul. Dan hadirnya MPP menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat,” harapnya.
Sekretaris Daerah Kota Bontang Hj Aji Erlynawati, mengatakan MPP salah satu program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang dalam upaya mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
“MPP ini terletak Pasar Taman Rawa Indah Bontang, dan di MPP ini telah bergabung sebanyak 42 instansi atau lembaga lainnya. Yakni 13 perangkat daerah, 8 instansi vertikal, 10 instansi BUMN perbankan dan 5 instansi BUMD,” sebut Aji Erlynawati. (ADV/Diskominfo Kaltim)
