EXPRESI.co, KUTIM – Joni, pimpinan legislator Kutim, mengungkapkan bahwa sengketa tapal batas Kampung Sidrap adalah hasil dari dinamika politik daerah.
Menurutnya, permasalahan tapal batas ini sering kali muncul bertepatan dengan momen-momen politik penting seperti Pilkada dan Pileg.
“Permasalahan ini kembali mencuat karena ada kepentingan politik. Memang ada niat untuk memperluas wilayah, dan setiap kali ada Pilkada atau Pileg, isu ini selalu muncul,” ujar Joni.
Joni menegaskan bahwa masyarakat sebaiknya tidak terpengaruh oleh janji-janji politik terkait tapal batas tersebut. Ia memastikan bahwa Kutim tidak akan melepaskan wilayah tersebut kecuali ada perubahan aturan.
“Penting bagi masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh janji-janji. Kami tidak akan melepaskan wilayah ini jika aturan tetap sama. Ini adalah tanggung jawab kami,” tegas Joni.
Sebagai tambahan, politisi dari PPP ini menyatakan bahwa Kutim tetap berkomitmen untuk membangun wilayah tersebut, meski ada berbagai kendala teknis yang perlu diperhatikan.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan harus dilakukan dengan hati-hati dan koordinasi yang baik agar anggaran yang dikeluarkan tidak sia-sia.
“Kami harus berkoordinasi dengan pihak terkait. Jika anggaran sudah dikeluarkan namun hasilnya tidak sesuai, itu akan menjadi kerugian,” pungkas Joni. (*)
