EXPRESI.co, BONTANG — Beberapa waktu lalu Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bontang Bahtiar Mabe mengikuti bimbingan teknis (bimtek) terkait Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Farmasi. Saat kembali ke Kota Bontang, kepada awak media, Bahtiar Mabe mengatakan pembentukan UPTD ini untuk di Kota Bontang masih dalam proses.
Alasannya yang menentukan tidak hanya Dinkes Bontang, tetapi juga Kementerian Kesehatan (Kemenkes) “Kita kan berproses, bukan hanya Dinas Kesehatan. Penentu-penentunya kan banyak. Sepeti Ortal, kemudian Kementerian Kesehatan juga,” ucapnya belum lama ini.
Dirinya menyatakan bahwa di Dinkes selalu siap dan berupaya kuat untuk menyiapkan segala syarat-syarat yang telah ditentukan untuk menghadirkan UPTD.
“Kalau kita di Dinas Kesehatan yaa tetap berupaya mempersiapkan segala sesuatunya, syarat-syaratnya untuk menyiapkan UPTD,” katanya.
Dia menambahkan selama ini, misalnya sumber daya manusia atau SDM-nya tidak bisa ikut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Jadi masih nyantol di salah satu bidang di Dinas Kesehatan. Kedua, bisa lebih mandiri lah untuk mengelola organisasi sendiri. Ibaratnya dia bisa mengurus rumahnya sendiri,” terangnya.
Pun demikian Bahtiar Mabe menandaskan bahwa pihaknya di Dinkes tetap akan melakukan pengawasan kepada UPTD. Namun tidak seintens sebelumnya. “Tentunya akan tetap ada pengawasan dari Dinas Kesehatan, tapi tidak seterusnya kan.”
Lebih jauh Bahtiar Mabe menyampaikan Kemenkes mengarahkan agar seluruh UPTD dapat memberlakukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dinilai fleksibel dalam pengelolaan keuangan dan juga sudah mandiri.
“Arahan dari Kementerian Kesehatan itu setiap UPT harus terapkan BLUD. Supaya bisa mencari uang sendiri, pengelola sendiri dan lain sebagainya,” pungkasnya. (An/Adv)
