EXPRESI.co, BONTANG – DPRD Bontang menanggapi pernyataan Pemkot Bontang terkait penolakan 3 program yang mereka ajukan di pergeseran mendahului APBD-Perubahan 2021.
DPRD menilai pemkot keliru jika menyebut Dewan menolak program penanggulangan banjir.
Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan, secara umum tidak ada program pemerintah yang ditolak DPRD. Apalagi jika program itu terkait dengan penanganan banjir.
Dia ungkapkan jika selama ini DPRD selalu mendukung program pemerintah untuk penanggulangan banjir. Karena termasuk dalam usulan DPRD melalui pansus banjir.
“Kami tidak menolak, saat ini juga telah banyak program penanganan banjir berjalan dan itu kita dukung. Apalagi selama ini kami yang terus menanyakan ke pemerintah terkait komitmen 10% APBD untuk penanganan banjir,” ujarnya.
Andi Faizal menuturkan, usulan perencanaan master plan penanganan banjir agar dikaji dengan matang terlebih dahulu sebelum diajukan agar lebih optimal dan efektif.
Menurutnya, perencanan tersebut sebaiknya diusulkan di APBD murni tahun 2022 sehingga pemerintah punya tenggang waktu yang cukup untuk mengoptimalkan anggaran yang tertuang dalan rencana master plan.
“Jika itu diusulkan sekarang bisa jadi anggarannya tidak terserap dengan maksimal, karena waktu penyusunannya panjang,” tuturnya.
Andi Faiz meminta penyusunan kajian induk banjir dan rencana pembangunan jalan lingkar Bontang Kuala-Tanjung Laut Indah melibatkan Komisi III DPRD agar proses kajian bisa dilakukan bersama. Sehingga pembangunan dapat berjalan dan tidak mangkrak.
Sementara terkait penyusunan dokumen perencanaan Detail Enginering Design (DED) jalan lingkar Bontang Kuala-Tanjung Laut Indah, DPRD meminta agar pemerintah terlebih dahulu menyelesaikan jalan lingkar Loktuan-Tanjung Limau.
“Ini harus dikaji dengan matang, apakah lahannya sudah siap dan sumber anggarannya dari mana, jadi tidak boleh terburu-buru” jelasnya.
“Lebih baik sekarang fokus dulu mencarikan anggaran jalan lingkar loktuan-Tanjung Limau karena itu perencanaannya sudah selesai dan lebih urgent untuk mitigasi bencana” tambah Bang Faiz sapaan akrabnya.
Ketua Partai Golongan Karya Bontang itu menuturkan, dalam usulan pembuatan sumur bor hanya di daerah Loktuan, namun pemerintah menyelipkan pembuatan sumur bor di kelurahan Kanaan setelah revisi kedua di APBD pergeseran.
Menurutnya, pembuatan sumur bor di Loktuan termasuk urgent dalam pemenuhan air bersih dari masyarkat.
“Saat rapat banggar dengan TAPD kita tanya alasannya apa dan mereka tidak bisa jawab,” tandasnya.
Senada Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris Mengungkapkan jika usulan pemerintah terkait master plan penanganan banjir itu tidak tolak.
Ketua Partai Gerindra Bontang itu menilai anggapan bahwa DPRD tidak mendukung program pemerintah sangat keliru. Dia menuturkan bahwa DPRD sangat mendukung program tersebut.
“Jadi keliru jika ada yang menganggap bahwa kami tidak mendukung, justru kami mendukung sekali. Makanya kami minta agar perencanaan itu masuk di Tahun 2022 supaya perencanaannya lebih mantap,” terangnya
Dia mengatakan, DPRD mendorong agar master plan tersebut diajukan di APBD murni 2022 agar tenggang waktunya lebih panjang. Selain itu, perencanaan harus lebih baik agar dapat mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 25 hingga 50 tahun ke depan.
“Jadi sekali aja kita buat master plan. Jika dibuat sekarang tergesah-gesah, terburuh-buruh dipergeseran kami meyakini tidak akan maksimal. Karena sesuatu yang dibuat terburu-buru itu tidak akan pernah maksimal,” katanya. (FN)
Editor : Bagoez Ankara
