EXPRESI.co, BONTANG – Bawaslu Bontang melakukan langkah proaktif untuk meminimalisir potensi kerawanan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) November 2024. Menyusul tingginya Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Kalimantan Timur.
IPK Kaltim mencapai 77,04 persen, menempati urutan kelima dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia dalam hal IKP, menandakan kebutuhan mendesak untuk tindakan preventif.
Koordinator Daerah Akademi Pemilu dan Demokrasi, Yulia Parlina, menjelaskan bahwa dimensi sosial politik, yang mencakup otoritas penyelenggara pemilu dan aparatur sipil negara (ASN), memberikan kontribusi signifikan terhadap kerawanan pemilu.
Selain itu, dimensi penyelenggaraan pemilu dan kontestasi juga menunjukkan nilai tinggi, sedangkan dimensi partisipasi masih belum aktif.
“Indeks kerawanan pemilu di Kaltim sangat tinggi. Kota Bontang sendiri berada pada kategori sedang dengan skor 30,49 persen, namun terdapat dimensi sosial politik yang mencolok dengan persentase 47,13 persen,” ungkapnya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Konsolidasi dan Publikasi IKP yang digelar Bawaslu Bontang pada Rabu (31/7/2024).
Ketua Bawaslu Bontang, Aldy Artrian, menegaskan pentingnya IKP sebagai indikator awal untuk menyadarkan semua pihak terkait.
“IKP adalah alarm yang mengingatkan kita semua, bukan hanya penyelenggara, tetapi juga semua pemangku kepentingan. Dukungan dan pelaksanaan peran masing-masing sangat penting untuk memastikan pemilihan berjalan baik,” ujar Aldy.
Aldy juga menekankan perlunya koordinasi yang erat antara Bawaslu dan KPU untuk menangani potensi kerawanan.
“Kami berkomitmen untuk melakukan upaya terbaik dalam pencegahan dan penindakan di setiap tahapan pemilihan. Mari kita sebarkan kedamaian dan kesejukan menjelang pilkada 2024,” ajaknya. (*)
