Menu Tutup

Kategori

Informasi

Pemkot Bontang Gencar Gusur PKL, THM Ilegal Dibiarkan

Pemkot Bontang Gencar Gusur PKL, THM Dibiarkan

Bontang Raih Kota Layak Anak, di Tengah Maraknya Kasus Kekerasan terhadap Anak

Bontang Raih Kota Layak Anak di Tengah Maraknya Kasus Kekerasan terhadap Anak

Sambut HUT ke-80 RI, Wali Kota Bontang Instruksikan Warga Pasang Bendera Merah Putih

Sambut HUT ke-80 RI, Wali Kota Bontang Instruksikan Warga Pasang Bendera Merah Putih

Penertiban PKL Gencar, THM Ilegal Masih Melenggang di Bontang

Penertiban PKL Gencar, THM Ilegal Masih Melenggang di Bontang

Miras Ilegal di THM Bontang Makin Laris, Pembiaran atau Dibackup Oknum?

Miras Ilegal di THM Bontang Makin Laris, Pembiaran atau Dibackup Oknum?

NEWS

Jelang Musda KNPI Kaltim, KNPI Bontang Beri Dukungan ke Imam Achmad

Jelang Musda KNPI Kaltim, KNPI Bontang Beri Dukungan ke Imam Achmad

Terkini

Ratusan Doorprize & Pojok PAUD Warnai Semarak HUT RI ke-80 di Gunung Telihan

Ratusan Doorprize & Pojok PAUD Warnai Semarak HUT RI ke-80 di Gunung Telihan

Gubernur Kaltim Janji Insentif Rp500 Ribu per Bulan untuk Penjaga Rumah Ibadah, Aplikasi Digital Disiapkan

Gubernur Kaltim Janji Insentif Rp500 Ribu per Bulan untuk Penjaga Rumah Ibadah, Aplikasi Digital Disiapkan

Kaltim Ngebut Bangun 371 Dapur Gizi, Target SPPG Kejar Manfaat Makan Gratis untuk Pelajar

Kaltim Ngebut Bangun 371 Dapur Gizi, Target SPPG Kejar Manfaat Makan Gratis untuk Pelajar

Polresta Mamuju Bersama Pemkab Gelar Jumat Bersih di Pesisir Pantai Arteri, Sambut Festival Sandeq Silumba 2025

Bontang Pacu Digitalisasi Layanan Publik, PBB Bakal Gunakan Peta 3D

Bontang Pacu Digitalisasi Layanan Publik, PBB Bakal Gunakan Peta 3D

Bontang Bidik Stunting 14 Persen di 2027, PMT Lokal Jadi Senjata Baru

Bontang Bidik Stunting 14 Persen di 2027, PMT Lokal Jadi Senjata Baru

Keberhasilan TMMD di Kutim, Ketua DPRD: Jadi Contoh Bagi Pemda

Keberhasilan TMMD di Kutim, Ketua DPRD: Jadi Contoh Bagi Pemda

KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Diduga Terkait Sertifikasi K3

KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Diduga Terkait Sertifikasi K3

Jimmi Dorong Raperda RTRW Kutim Jadi Motor Ekonomi Hijau

Jimmi Dorong Raperda RTRW Kutim Jadi Motor Ekonomi Hijau

‎PKS Kutim Tekankan Pentingnya Sanksi dalam Raperda KLA untuk Lindungi Hak Anak

‎PKS Kutim Tekankan Pentingnya Sanksi dalam Raperda KLA untuk Lindungi Hak Anak

Fraksi Demokrat Soroti Tumpang Tindih Lahan dan Kekerasan di Kutim

Fraksi Demokrat Soroti Tumpang Tindih Lahan dan Kekerasan di Kutim

Pemkot Bontang Gencar Gusur PKL, THM Ilegal Dibiarkan

Pemkot Bontang Gencar Gusur PKL, THM Dibiarkan

- Proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun 2025 kembali tersendat. Hingga pertengahan Agustus, dokumen penting berupa Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) belum juga diserahkan pemerintah daerah kepada DPRD Kutim. ‎ ‎Situasi ini menjadi sorotan tajam dalam Rapat Paripurna ke-LII DPRD Kutim yang digelar Selasa (19/8/2025). Dari 28 legislator yang hadir, banyak yang mempertanyakan keseriusan Pemkab Kutim dalam menyiapkan agenda penting tersebut. ‎ ‎"Lagi-lagi pemerintah tidak siap menyampaikan nota pengantar pada hari ini yang sudah kami tetapkan pada saat rapat BANMUS. Jadi, mohon Pak asisten sampaikan ke Pak Bupati dan tim TAPD untuk bisa serius dalam hal ini karena APBD kita ini sudah sudah sangat terlambat,"ujarnya saat rapat Paripurna berlangsung. ‎ ‎Menurut Anjas, keterlambatan ini berpotensi mengganggu kelancaran pembahasan anggaran maupun pelaksanaan program pembangunan di lapangan. “Ini juga berkaitan nanti tentang lancarnya pembahasan dan kegiatan kita di masyarakat.,” tambahnya. ‎ ‎Menanggapi kritik tersebut, Asisten Administrasi Umum Setkab Kutim, Sudirman Latief, memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan, keterlambatan terjadi bukan karena kelalaian, melainkan karena prinsip kehati-hatian yang dijunjung Pemkab Kutim dalam menyusun anggaran. ‎ ‎"Kami berkomitmen menyusun APBD Perubahan dengan cermat dan akurat. Ini penting agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Apalagi kondisi fiskal nasional yang menuntut efisiensi tentu berimbas ke daerah, sehingga struktur APBD harus disesuaikan kembali,” ungkap Sudirman. ‎ ‎Ia juga menyinggung dinamika pembangunan daerah sebagai faktor lain yang membuat proses penyusunan memerlukan waktu lebih panjang. Namun demikian, ia menegaskan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal. ‎ ‎“Pemerintahan tidak terhambat. Kami berharap pembahasan bersama DPRD bisa segera dirampungkan sehingga APBD-P 2025 dapat disahkan dan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.

Pembahasan APBD Perubahan 2025 Kutim Molor, DPRD Semprot Pemkab

‎DPRD Kutim Gelar Paripurna Bahas Raperda RTRW dan Kabupaten Layak Anak

‎DPRD Kutim Gelar Paripurna Bahas Raperda RTRW dan Kabupaten Layak Anak

Sudah ditampilkan semua