EXPRESI.co, SANGATTA – Wakil Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Arfan, mengambil langkah strategis dalam mendorong efisiensi program kemitraan legislatif.
Hal ini diungkapkannya setelah melakukan pertemuan dengan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
Pertemuan tersebut menghasilkan pernyataan penting dari Arfan, “Pengarahan dilakukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pelaksanaan setiap program. Secara detil, tim KPK menyampaikan hal itu.”
Arfan menekankan perlunya pengarahan untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan program yang bersumber dari berbagai sumber, seperti bantuan provinsi dan usulan dewan.
Dalam konteks ini, Arfan menjelaskan bahwa program kemitraan legislatif mencakup dana yang berasal dari berbagai sumber, termasuk anggaran pokok pikiran (pokir) dewan.
“Misalnya anggaran pokok pikiran (pokir) dewan, sehingga tidak ada kebingungan pelaksanaannya,” ungkap Arfan, menjelaskan salah satu aspek program kemitraan yang perlu diatur dengan lebih baik.
Politikus NasDem ini juga menyadari potensi hambatan dalam efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program jika terjadi tumpang tindih antara pokir dan usulan.
“Dengan adanya arahan yang lebih detil dan mendalam dari tim KPK, diharapkan anggota DPRD Kutim dapat menjalankan pokir dan usulan lebih terarah, sesuai dengan tujuan yang diinginkan,” tambahnya, menunjukkan harapannya terhadap pelaksanaan program yang lebih terstruktur dan fokus.
Arfan juga menyoroti pentingnya arahan yang terarah dan rinci dalam merumuskan kebijakan dan program yang berkualitas. Langkah ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas bagi anggota DPRD Kutai Timur, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas legislatifnya dengan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(adv)
